SEKOLAH DASAR STANDAR NASIONAL

Salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional adalah membuat SD STANDAR NASIONAL ,Sekolah-sekolah SD di kabupaten Kebumen diseleksi yang cukup ketat untuk dipilih menjadi calon SDSN. Dan dari ratusan SD yang ada di Kabupaten Kebumen akhirnya hanya 11 SD yang memenuhi/mendekati kriteria SDSN. Di kecamatan Kebumen ada dua SD dipilih yaitu SD N 1 Kebumen dan SD N 1 Kutosari. Ke sebelas SD ini nantinya akan mendapatkan bantuan dana sebesar 510 juta yang akan diberikan secara bertahap selama 3 tahun.Dana itu di peruntukan untuk menambah / meningkatkan fasilitas pendidikan termasuk diantaranya perpustakaan, alat/media pembelajaran, buku-buku ,komputer dll.

NB:
selain program SDSN ada juga program DAK, Pengadaan alat pembelajaran MIPA, SDSInternasional dll.

© Siwan
http://s1wan.co.cc

CPNSD KEBUMEN

Tahun ini pemkab Kebumen telah membuka pendaftaran CPNSD, namun telah ditutup pada tanggal 16 Nov 2008. Pihak BKDD Kebumen pada acara selamat pagi bupati yang disiarkan RATIH TV juga telah mengumumkan jumlah pendaftar untuk semua formasi sekitar 8400 orang,tapi yang memenuhi syarat skitar 6000 an berkas (lupa jumlah pastinya).Soal tes akan di buat oleh 3 Universitas di JATENG, salah satunya UNS . Tempat tes CPNSD akan menggunakan gedung-gedung
sekolah SD,SMP dan SMA untuk itu pendaftar agar segera mengecek lokasi tes setelah menerima kartu tes. Setiap ruang hanya akan diisi 20 peserta ujian.

Dan kalau teman-teman membutuhkan soal-soal latihan CPNSD silahkan DOWNLOAD DISINI

NB: PESAN BUPATI KEBUMEN
Jangan percaya kepada oknum-oknum yang menjanjikan bisa meloloskan test CPNSD dengan meminta imbalan uang.

70 Persen Kepala Sekolah Tak Kompeten

Koran Tempo, Jakarta:

Jakarta -- Departemen Pendidikan Nasional memperkirakan 70 persen dari 250 ribu kepala sekolah di Indonesia tidak kompeten. Berdasarkan ketentuan Departemen, setiap kepala sekolah harus memenuhi lima aspek kompetensi, yaitu kepribadian, sosial, manajerial, supervisi, dan kewirausahaan. Namun, hampir semua kepala sekolah lemah di bidang kompetensi manajerial dan supervisi. "Padahal dua kompetensi itu merupakan kekuatan kepala sekolah untuk mengelola sekolah dengan baik," kata Direktur Tenaga Kependidikan Surya Dharma kepada wartawan di Jakarta kemarin.

Kesimpulan ini merupakan temuan Direktorat Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Departemen Pendidikan Nasional setelah melakukan uji kompetensi.

Direktorat Peningkatan Mutu melakukan uji kompetensi berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2007 tentang Kompetensi Kepala Sekolah. Lebih dari 400 kepala sekolah dari lima provinsi mengikuti tes tersebut. Untuk memastikan temuan itu, uji kompetensi kembali dilakukan pekan lalu terhadap 50 kepala sekolah sebuah yayasan pendidikan. "Hasilnya sama saja," kata Surya.

Banyaknya kepala sekolah yang kurang memenuhi standar kompetensi ini tak terlepas dari proses rekrutmen dan pengangkatan kepala sekolah yang berlaku saat ini. Di sejumlah negara, kata Surya, untuk menjadi kepala sekolah, seseorang harus menjalani training dengan minimal waktu yang ditentukan. Ia mencontohkan Malaysia, yang menetapkan 300 jam pelatihan untuk menjadi kepala sekolah, Singapura dengan standar 16 bulan pelatihan, dan Amerika, yang menetapkan lembaga pelatihan untuk mengeluarkan surat izin atau surat keterangan kompetensi.

Sejak diberlakukannya otonomi daerah, pengangkatan kepala sekolah menjadi kewenangan penuh bupati atau wali kota. "Kewenangan tersebut menjadikan bupati atau wali kota seenaknya saja menentukan kepala sekolah," ujarnya. Selain itu, proses pengangkatannya jarang disertai pelatihan. Ia berharap kepala daerah kembali menggunakan standar kompetensi dalam memilih dan mengangkat kepala sekolah.

Wakil Sekretaris Jenderal Federasi Guru Independen Indonesia Yanti Sriyulianti menyatakan perekrutan kepala sekolah memang tidak profesional. Hal itu bisa dilihat dari banyaknya sekolah yang tidak berkualitas. Ia memberi contoh perekrutan kepala sekolah di Subang, Jawa Barat, yang cenderung tertutup. "Proses yang tertutup seperti itu bisa saja terjadi di tempat lain dan dapat diindikasikan sebagai salah satu bentuk korupsi, kolusi, dan nepotisme," kata Yanti kemarin. Menurut dia, perlu perubahan manajemen dan regulasi yang lebih transparan dan akuntabel untuk memperbaikinya. Reh Atemalem Susanti

Jawa Tengah Alokasikan 20 Persen Anggaran untuk Pendidikan

TEMPO Interaktif, Semarang:Mulai tahun ini Provinsi Jawa Tengah mengalokasikan 20 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk sektor pendidikan.

"Alokasi 20 persen dari APBD untuk pendidikan memang wajib hukumnya, karena ini merupakan amanat dari Undang-undang Dasar 1945," kata Ketua Komisi Pendidikan DPRD Jawa Tengah M. Iqbal Wibisono di Semarang, Selasa (12/2).

Iqbal mengatakan jumlah keseluruhan APBD Jawa Tengah tahun ini mencapai Rp 5 triliun, sehingga anggaran pendidikan di Jawa Tengah mencapai Rp 1 triliun.

Para pejabat di Jawa Tengah, baik kalangan DPRD maupun eksekutif, kata Iqbal, sudah sepaham terkait persoalan alokasi 20 persen APBD untuk pendidikan. Buktinya, kata dia, setiap tahun anggaran untuk pendidikan di Jawa Tengah terus mengalami kenaikan. Tahun lalu alokasi untuk sektor pendidikan baru mencapai 17,59 persen dari APBD atau setara dengan Rp 732 miliar.

Iqbal juga mengimbau agar pemerintah kabupaten/kota di Jawa Tengah mengalokasikan anggaran 20 persen untuk sektor pendidikan. Meski begitu, menurutnya, persoalan pendidikan tidak hanya berhenti pada besarnya anggaran. "Dana yang besar harus diimbangi dengan program yang jelas sesuai dengan grand design yang telah dicanangkan," katanya.

Rofiuddin

Mau Berhenti Sekarang??

Dua orang mahasiswa drop out memulai sebuah perusahaan software kecil-kecilan yang sama sekali tidak diperhitungkan akan menjadi besar. Kini Bill Gates dan Tim Allen merupakan sosok besar di dunia software dengan hanya ijazah SMA.

Seorang veteran perang berusia 65 tahun mempunyai gagasan menjual resep ayam goreng miliknya ke restoran-restoran. Banyak orang menertawakan dan menolak gagasannya. Berapa kali ia ditolak? 1.009 kali dalam 2 tahun!! Jika ia berhenti pada penolakan yang ke-1.000, mungkin kita tak akan mengenal nama Kolonel Sanders dan Kentucky Fried Chicken.

Memang sebenarnya tidak ada orang yang gagal. Bahkan Soichiro Honda berkata, "Apa yang orang lihat dari kesuksesan saya cuma 1%, tapi 99% yang tidak terlihat adalah kegagalan saya." Yang ada hanyalah orang yang menyerah dan berhenti sebelum mencapai sukses.

Tetap SEMANGAT!! [milist gurusekolah@yahoogroups.com]

Menpan Siapkan Formasi 300 .000 PNS

JAKARTA, SENIN 4 Agustus 2008 - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara menyiapkan formasi 300.000 Pegawai Negeri Sipil yang akan ditempatkan di seluruh nusantara untuk tahun 2008. Menpan akan mengalokasikan 250.000 formasi untuk pemerintahan provinsi dan kabupaten/kota serta 50.000 formasi untuk pemerintahan pusat.

Namun, menurut Menpan Taufik Effendy, jumlah efektif yang akan dialokasikan untuk pelamar umum tahun ini berjumlah 217.000 formasi karena 83.000 formasi dialokasikan untuk pemenuhan kebutuhan tenaga honorer di pusat dan daerah yang telah ditentukan sejak tahun 2005.

Sekitar 17.000 formasi untuk tenaga honorer di instansi pusat dan 68.000 formasi untuk tenaga honorer di daerah. "Jumlah tenaga honorer yang kita terima 920.702 orang, sisanya yang belum diselesaikan 163.565. Tahun ini akan diselesaikan 83 ribu, tahun depan 83.565," ujar Taufik usai membuka Rakornas Pengadaan PNS 2008, di Gedung Manggala Wanabhakti Jakarta, Senin (4/8).

Alokasi untuk setiap instansi pusat maupun daerah nantinya akan ditentukan berdasarkan permintaan dari masing-masing instansi tersebut. Oleh karena itu, Taufik belum dapat memastikannya sekarang.

"Tiap daerah mengajukan formasi, kita lihat, terus kita pelajari tenaga yang diminta, ada berapa di daerah itu. Kalau memang sudah banyak ya kita tolak. Kita lihat tenaga yang betul-betul diminta itu apa. Jangan sampai meminta yang sudah banyak," ujar Taufik.

Melalui Rakornas yang diadakan 4-5 Agustus inilah, Menpan akan memverifikasi kebutuhan tenaga PNS yang dibutuhkan masing-masing instansi pusat dan daerah. Taufik juga menegaskan bahwa alokasi terbesar dari formasi PNS yang disiapkan akan diberikan untuk memenuhi kebutuhan tenaga pendidik dan tenaga kesehatan.

Secara tegas pula, Menpan mengatakan tidak akan memberikan alokasi guru bantu tanpa data resmi dari Depdiknas dan alokasi untuk Sekretais Desa (Sekdes) dari Depdagri. [kompas.com]

Program Ptk Dan Pts

Sehubungan dengan adanya program Block Grant Penelitian Tindakan Kelas Bagi Pendidik (guru) serta Penelitian Tindakan Sekolah Bagi Tenaga Kependidikan (Pengawas SMA/SMK), maka LPMP Jawa Tengah menginformasikan kepada Bapak/Ibu Pendidik dan Tenaga Kependidikan tersebut yang berminat dan berotivasi tinggi menulis diharapkan mengirimkan satu buah proposal penelitian PTK maupun PTS. Adapun persyaratannya adalah sebagai berikut.

A. Penelitian Tindakan Kelas

1. Peserta

a. Guru TK, SD, SMP, SMA, SMK dan SLB yang berstatus sebagai guru, baik negeri maupun swasta dan disetujui oleh kepala sekolah ybs.

b. Diutamakan bagi yang belum pernah mengikuti PTK pada tahun sebelumnya

c. Guru tidak sedang menerima dana untuk kegiatan serupa

d. Sanggup melaksanakan PTK sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan

e. Memiliki Nomor Unit Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK)

f. Melaksanakan tugas mengajar minimal 24 jam per minggu

2. Bidang Kajian Penelitian

Bidang kajian penelitian diutamakan erat kaitannya dengan pemberlajaran mata pelajaran yang sesuai dengan bidang tugas pengusul. Ruang lingkup penelitian mengacu kepada beberapa bidang kajian sebagai berikut.

a. Pembelajaran di kelas (termasuk di dalam tema ini antara lain : cara belajar siswa di kelas, proses pembelajaran, bahan ajar dan lainnya)

b. Desain dan strategi pembelajaran di kelas (termasuk di dalam teman ini : pengelolaan dan prosedur model-model pembelajaran, implementasi dan inovasi metode pembelajaran, interaksi dan komunikasi di dalam kelas dan lainnya)

c. Alat bantu, media dan sumber belajar baik elektronik maupun non-elektronik (termasuk dalam tema ini antara lain : penggunaan media, perpustakaan, sumber belajar di dalam/di luar kelas dan lainnya)

d. Sistem evaluasi pembelajaran (termasuk dalam tema ini antara lain : evaluasi awal, proses dan akhir pembelajaran, pengembangan instrumen evaluasi berbasis kompetensi, portofolio dan lainnya)

e. Implementasi kurikulum dalam pembelajaran (termasuk dalam tema ini antara lain : Implementasi KTSP, pengembangan silabus, pengembangan rencana pelaksanaan pembelajaran dan lain-lain)
>>selengkapnya>>